African Tulip Tree ( Spathodea )

Kecrutan (Spathodea campanulata)

Spathodea campanulata atau Kecrutan disebut juga African Tulip Tree atau bunga tulip dari Afrika.  Dalam bahasa daerah disebut Spatudi atau Kecrutan. Pohonnya banyak cabang dengan bentuk daun bulat memanjang.  Satu tangkai daun berisi 9-13 anak daun dengan susunan mirip dengan daun kedondong.  Warna bunga merah kekuning-kuningan dan panjang 5-7 cm.

Spathodea campanulata dapat diperbanyak dengan cara penaburan biji dan cabutan dari anakan alami dengan cara mengambil tunas yang tumbuh di sekitar tanaman induk.  Tanaman muda kemudian dipindah ke dalam polybag dan dirawat di persemaian.  Untuk mendapatkan bibit yang besar dapat pula dilakukan pencongkelan dengan cara mencabut tanaman sampai ke akar-akarnya. Akar kemudian dipotong dengan rapi kemudian dipindah dalam polybang besar atau karung.  Batang atas dipotong dan dibiarkan bertunas dengan sendirinya.

Gambar bibit hasil puteran (congkelan) dan daun Spathodea campanulata.  Diameter bibit puteran 5-8 cm, umur bibit 1 bulan sudah keluar tunas 10-30 cm dan siap untuk ditanam. Tanaman Spathodea campanulata dapat hidup baik dalam segala macam jenis tanah pada ketinggian 100 - 1.000 mdpl.
Tanaman ini biasa dipakai untuk tanaman hias, penghijauan atau untuk peneduh.

KONFRENSI MALINO SERTA PERJANJIAN LAINNYA

KONFERENSI MALINO, AGRESI MILITER II, NEW DELHI, ROEM ROYEN DAN KMB

pada bulan 16 – 22 Juli 1946 pernah dilaksanakan Konferensi Malino yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT).
Konferensi Malino adalah suatu konferensi yang diadakan pada tanggal 17–20 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, oleh pemerintah Belanda (NICA). Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur.

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.

1. Diplomasi Beras Tahun 1946

Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.

2. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.
a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
c. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

3. Agresi Militer Belanda (Tanggal 21 Juli 1947)

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:
a. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
b. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan
c. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.

4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:
a. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
b. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
c. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
d. RI merupakan bagian dari RIS, dan
e. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan
melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi
instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:
a. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
b. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
c. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
d. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari
1949 yang isinya:
a. penghentian operasi militer dan gerilya,
b. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
c. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
d. akan diadakan perundingan secepatnya.
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

7. Perundingan Roem – Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement. Lihat tabel 3.1

Tabel 3.1 Statement Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Roem-Royen.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:
a. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,
b. TNI menjadi inti APRIS, dan
c. negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas:

a.Perencanaan Pariwisata
Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

b.Pembangunan Pariwisata
Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

c. Kebijakan Pariwisata
Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.
Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

d.Peraturan Pariwisata
Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Sumber:
Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (tesis) S2 Kajian Pariwisata: Universitas Udayana

ASPEK – ASPEK EKONOMI PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kegiatan bepergian sementara waktu menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Sedangkan bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa periwisata.  Suatu laporan yang ditulis oleh EStoril seminar mengatakan bahwa dalam hal mencari tempat untuk bersenang – senang, ada kecendrungan pada Negara – negara yang sedang berkembang untuk menjadikan cahaya matahari , laut, pantai, pasir sebagai daya tarik dalam berkunjung kedaerah tersebut. Dengan cara demikian pembangunan pariwisata menjadi suatu yang mudah untuk mendorong pembangunan ekonomi yaitu dengan mengeksploitasi keindahan alam untuk mengatasi kesukaran dalam devisit neraca pembayaran yang dialaminya.

Pada saat ini dapat dikatakan tidak ada satu orangpun yang dapat hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu setiap orang bekerja sama dengan orang lain, bahkan orang – orang yang berasal dari Negara lain termaksud dalam kegiatan ekonomi dan pariwisata. Negara – Negara berkembang ( developing countries) salah satunya yakni Indonesia kini banyak menaruh perhatian besar pada industry yang berhubungan dengan Pariwisata. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya program pengembangan pariwisata. Hanya saja program yang direncanakan apakah  dipertimbangkan matang atau tidak ? danapakah  keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dibandingkan  dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pariwisata sebagai suatu industry.

B.     PERMASALAHAN

Terkait hal diatas terdapat berbagai permasalahan dalam aspek pariwisata yang kompleks, yakni menyamgkut permintaan dan penawaran pariwisata, pentingnya tenaga kerja, infrastruktur kredit serta investasi dalam menunjang pariwisata dan juga pariwisata sebagai penghasil devisa Negara

C.    TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan tugas atau makalah ini yakni Menguraikan berbagai aspek pariwisata antara lain menyangkut permintaan dan penawaran pariwisata, pentingnya tenaga kerja, infrastruktur kredit serta investasi dalam menunjang pariwisata dan juga pariwisata sebagai penghasil devisa Negara

BAB II

PEMBAHASAN

ASPEK – ASPEK EKONOMI PARIWISATA

A.    PERMINTAAN DAN PENAWARAN PARIWISATA

Permintaan suatu wisata adalah banyaknya kesempatan rekreasi dari individu untuk menggunakan waktu luang.Meningkatnya jumlah pengunjung pada suatu areal wisata khusus wisata dapat disebabkan karena :

1.      Areal wisata tersebut mempunyai potensi yang menarik

2.      Kebutuhan rekreasi meningkat

3.      Tersedianya sarana dan prasarana yang ditunjang oleh fasilitas akomodasi

Penawaran suatu objek wisata adalah kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada untuk digunakan pada waktu luang.

Sumberdaya alam yang terdiri dari unsur fisik lingkungan berupa tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara serta atribut lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai – nilai tertentu seperti keindahan, kelangkaan, keunikan, kekhasan, keanekaragaman, bentang alam, serta keutuhan sumberdaya alam. Dalam menilai penawaran objek wisata (khusus wisata alam) dan pengembangannya ada beberapa faktor penting yang dinilai ( Dirjen PHPA, 1993), yaitu :

1.      Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari objek wisata tersebut :

a.       Daya tarik

Daya tarik merupakan suatu factor yang dapat membuat orang berkeinginan untuk berkunjung dan melihat secara langsung keindahan alam, banyaknya sunbberdaya alam yang menonjol, kebersihan udara dan lokasi, ruang gerak pengunjung dan kepekaan sumberdaya alam

b.      Pengelolaan Penawaran dan Pelayanan

Pengelolaan, perawatan dan pelayanan merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan objek wisata sehingga pengunjung mendapatkan kepuasan dalam kunjungannya juga untuk pelestarian dari objek itu sendiri. Unsur – unsurnya adalah status pengelolaan, jumlah pegawai, pendapatan perbulan, dana anggaran, sumber dana, status pegawai, mutu pelayanan, kemampuan bahasa dan sarana perawatan dan pelayanan

c.       Tersedianya air bersih

Adanya aIr bersih merupakan faKtor yang penting dalam pengembangan suatu objek wisata. Unsur – unsurnya adalah dapat tidaknya air dialirkan ke objek wisata, jarak sumber air dengan lokasi objek

d.      Kondisi Perhubungan

Kondisi perhubungan merupakan suatu indikasi yang menyatakan mudah tidaknya suatu objek wisata dijangkau dengan melihat unsur –unsur seperti kondisi jalan, jumlah kendaraan dikabupaten objek wisata tersebut berada, frekuensi kendaraan umum dari unsur penyebaran wisata ke objek wisata tersebut dan jumlah alat transportasi umum menuju lokasi tersebut dan lain – lain

e.       Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah keadaan lingkungan alam maupun masyarakt setempat. Unsur – unsurnya adalah tata guna tanah atau perencanaan, status pemilikan tanah, kepadatan penduduk, sikap masyarakat, tingkat pengangguran, mata pencaharian penduduk, pendidikan, media yang masuk, dampak sumberdaya biologis dan sumber daya fisik

f.       Kondisi Iklim

Kondisi iklim merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan dengan melihat unsur –unsurnya yaitu pengeruh iklim terhadap waktu kunjungan, suhu udara musim kemarau, jumlah bulan kering dan kelembaban rata – rata pertahun, rata – rata penyinaran matahari pada musim hujan, kecepatan angina pada musim kemarau dan rata- rata kelembaban udara pertahun

g.      Akomodasi

Akomodasi merupakan factor penunjang dalam kegiatan wisata khususnya bagi pengunjung yang berasal dari tempat yang jauh. Unsurnya adlah jumlah hotel , kamar, penginapan yang paling tidak dipusat kota yang terdekat dengan objek wisata

2.      Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar objek wisata

a.       Potensi pasar

Potensi pasar merupakan suatu faktor yang menentukan berhasil tidaknya pemanfaatan suatu objek wisata, menyangkut peluang dan kunjungan yang berhubungan dengan jumlah penduduk sebagai konsumen. Unsur – unsur yang menjadi potensi pasar adalah jumlah penduduk berdasarkan zonasi, kepadatan penduduk, lokasi berdasarkan zonasi per kilometer persegi dan jarak objek wisata tersebut ke pusat kota

b.      Hubungan dengan objek wisata lain

Dalam pengembangan objek wisata, disuatu pihak perlu juga memperhatikan objek wisata lain (sejenis maupun tidak sejenis) yang disekitarnya agar dapat menunjang jumlah kunjungan, tetapi dlain ipihak merupakan saingan baginya objek yang akan dikembangkan

c.       Prasarana dan sarana penunjang

Prasarana dan sarana penunjang yang berada dikecamatan tempat objek wisata tersebut berada sangat penting. Unsur – unsurnya yaitu pasarana, sarana penunjang, fasilitas khusus dan fasilitas kegiatan wisata

B.     PENTINGNYA TENAGA KERJA DAN INFRASTUKTUR UNTUK MENUNJANG INDUSTRI PARIWISATA

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan berencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi social dan kultural. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur poemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar negeri.Tidak dapat disangkal bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur, dan sarana – sarana pariwisata yang menuju ke dan terdapat di daerah – daerah tersebut.Hal – hal inilah yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan. Mengembangkan kesemuanya secara simultantidak mungkin karena untuk itu dibutuhkan biaya yang besar, padahal dana yang tersedia terbatas, karena itu pengembangan pariwisata haruslah berdasarkan skala prioritas. Dalam pengembangan selanjutnya pemerintah harus menitikberatkan pada peranan periwisata terhadap kesejahteraan social, penggunaan tanah, perlindungan terhadap lingkungan social dan alam, serta pada pelestarian tradisi dan kebudayaan.Bukan hanya terbatas pada perencanaan dan pengembangan proyek – proyak pariwisata saja, melainkan secara lebih menyeluruh dan terpadu.Seperti yang lebih berkali – kali dikemukakan, pariwisata menyangkut segala aspek kehidupan manusia.

Prajogo dalam Spilane 1985 menyatakan bahwa Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata tertentu mempertimbangkan hal – hal berikut :

1.      Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga seluruh segi pengembangan pariwisata diperhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sector lain.

2.      Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan, karena pengembangan pariwisata saling terkait dengan sector lain dan dapat mempengaruhi sector lain

3.      Pengembangan pariwisata harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas Dalam masyarakat

4.      Pengembangan periwisata harus sadar lingkungan sehingga mencerminkan ciri –ciri khas budaya dan lingkungan alam suatu Negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu.

5.      Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga sedapat mungkin harus menampakan perubahan – [erubahan social yang positif

6.      Penentuan tata cara pelaksanaannya harus disusun sejelas – jelasnya berdasar pertimbangan – pertimbangan yang masak sesuai dengan kemampuan.

7.      Pencataatan ( monitoring )secara terus menerus mangenai pariwisata terhadap sesuatu masyarakat dan lingkungan, akan merupakan bahan yang baik untuk diluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan, sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Apabila pengembangan ditinjau dari sudut pelaksanaannya yang lebih bersifat teknis operasional, maka yang harus diperhatikan adalah :

1.      Pembinaan produk wisata

Pembinaan produk wisata merupakan usaha terus menerus untuk meningkatkan mutu maupun palayanan.Pembinaan tersebut dapat berupa berbagai kombinasi usaha – usaha seperti pendidikan dan pelatihan. Pengaturan atau pengerahan pemerintah, memberi rangsangan, ataupun terciptanya kondisi iklim persaingan sehat yang mendorong peningkatan atau mutu produk dan pelayanan

2.      Pemasaran

Secara umum pemasaran adalah sebagai kegiatan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga pembeli mendapatkan kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan resiko sekecil – kecilnya.

Pengembangan daerah pariwisata pasti menimbulkan perubahn – perubahan social dikalangan masyarakat setempat. Untuk mencegah perubahan itu menuju kearah yang negative perencanan yang mencakup aspek social merupakan satu –satunya cara yang efektif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan para perencana.

1.      Melakukan penelitian dampak social yang mungkin ditimbulkan sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak negative diperkecil

2.      Sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Penduduk setempat harus diusahaan agar sadar bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan.

Ada beberapa keuntungan dan kerugian pariwisata, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Keuntungan pariwisata :

1.      Membuka kesempatan kerja

2.      Menambah pendapatan daerah

3.      Menambah devisa Negara

4.      Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli

5.      Menunjang gerak pembangunan di daerah

Kerugian Pariwisata

1.      Mempengaruhi neraca pembayaran

2.      Merusak lingkungan

3.      Pencurian benda – benda kuno

4.      Berubahnya kesenian dan upacara tradisional

5.      Timbulnya industry seks

6.      Merosot mutu barang kerajinan

7.      Dampak negative pada lingkunagn

Hal – hal yang berhubungan dengan pemasaran antara lain :

a.       Paduan Pengelolaan Produk

Konsumen atau pengunjung memerlukan jenis – jenis jasa objek wisata dan sarana wisata tertentu. Sarana wisata adalah sarana social ekonomi, yang untuk seluruhnya atau sebagian menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh wisatawan seperti : Hotel, Rumah Makan, resort- Resort (daerah wisata), sarana olahraga, sarana keperluan studi, menikmati hiburan atraksi seni budaya, untuk berbelanja dan menikmati hasil kerajinan tangan. Semua kebutuhan akan sarana dan jasa – jasa ini harus ditumbuhkan, dipelajari dan dikembangkan. Hal terpenting yang perlu diingat adalah pemeliharaan, yakni pemeliharaan warisan budaya, pemeliharaan lingkungan alam dan peninggalan sejarah.

b.      Paduan Proses Penyebaran

Hal itu mencakup proses pengangkutan untuk membawa konsumen pada produknya. Kunci hasil dari pelaksanaan pemasaran adalah pelayanannya

c.       Paduan Komunikasi dan Penerangan

Tanpa komunikasi konsumen tidak akan sadar tentang tersedianya produk yang emnarik. Konsumen harus diberi tahu, diperkenalkan, ditarik dan didorong agar mau mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Dalam proses ini dilakukan berbagai pendekatan

1.      Pendekatan dengan cara sales Promotion

2.      Pendekatan yang bersifat image Promotion (Gambar, kesan)

Sarana yang dipergunakan bisa sama, yang berbeda hanya cara pendekatan. Industry bias menggunakan gaya sales promotion maupun gaya dalam usaha manarik kunjungan wisatawan

3.      Pendekatan melalui Pendidikan, Latihan dan Penyluhan, terutama pendidikan ditujukan pada staf biro – biro perjalanan dsan juru – juru penerang dari organisasi kapariwsataan nasional.

4.      Pendekatan melalui jasa penerangan

d.      Paduan jasa Pelayanan

Fasilitas pariwisata yang tepat dipadu pelayanan yang baik oleh pejabat – pejabat yang berurusan dengan wisatawan seperti pejabat pebean, pejabat imigrasi, pejabat kesehatan, polisi dan sebagainya sangat menunjang dalam usaha manarik wisatawan

C.    KREDIT DAN INVESTASI UNTUK MENUNJANG PARIWISATA

            Suatu kegiatan investasi adalah kegiatan dimana kita menggunakan sejumlah uang dengan harapan memperoleh manfaat dan dapat merencanakan pembiayaannya serta pelaksanaannya sebagai satu satuan kegiatan dalam suatu jangka waktu tertentu. Pengeluaran biaya investasi umumnya dilakukan satu kali dan baru menghasilkan manfaat beberapa tahun kemudian (Kuntjjoro, 1982)

Investasi dibutuhkan bagi pengembangan sektor pariwisata dan hal ini memerlukan system informasi yang baik mengenai supplay dari sector tersebut yang terdiri dari unsur –unsur daya tarik alam, hasil ciptaan manusia dan juga demand yaitu permintaan dalam kepariwisataan seperti pemandangan alam yang indah, udara yang segar, cahaya matahari dan lainnya ( Yahya, 1985).

Para wisatawan yang datang keindonesia dapat dibagi dalam tiga katagori, yaitu :

1.      wisatawan internasional pengeluaran tinggi

2.      wisatawan internasional pengeluaran rendah

3.      wisatawan domestik

Para wisatawan internasinal pengeluaran tinggi sering disebut dalam studi pariwisata. Khususnya dinegara berkembang para wisatawan yang bersangkutan dating dari Negara Negara yang lebih maju, termaksud Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Belanda, Inggris, Prancis dan Eropa Barat. Mereka selalu dating dengan menggunakan pesawat dan tinggal dengan waktu yang relative singkat, akomodasi dihotel –hotel dengan standar kelas tinggi. Perjalanan di Indonesia dilakukan dengan pesawat, taksi, bus turis dan kadang – kadang dengan kereta api.

Para wisatawan internasional pengeluaran rendah sering kali terdiri dari pelajar, (khusus mahasiswa)Untuk akomodasinya mereka mencari penginapan yang murah.

Turis domestik masih sedikit jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar hanya untuk mengunjungi teman – teman atau sahabat- sahabat .Namun demikian karena di Negara yang sedang berkembang ada kecerundrungan yang tinggi untuk menghabiskan tambahan penghasilanuntuk rekreasi diharapkan bahwa katagori turis ini semakin lama semakin penting.

Turis –turis domestik dan kelas rendah menggunakan fasilitas – fasilitas yang ditujukan bagi rakyat.Pada umumnya tidak ada bentuk – bentuk investasi khusus yang diperlukan untuk melayani mereka.Namun, kalau diukur pengaruh perkapita turis domestik dan kelas rendah mungkin sekali mempunyai suatu akibat ekonomis yang lebih kuat daripada turis kelas tinggi.Indonesia dijelajahi oleh banyak Turis semacam ini. Strategi yang dikembangkan yakni dengan membangun fasilitas – fasilitas apa saja yang diperlukan bagi turisme domestik seperti membangun prasarana penunjang, tersediaanya jaringan trasportasi jalan beraspal agar mempermudah perjalanan, membangun berbagai usaha jasa seperti biro – biro jasa perjalan, penginapan, restoran – restoran atau warung – warung makan, cinderamata dan jasa pariwisata lainnya dan kemudian untuk menyambut kedatangan orang yang ingin mengunjungi Indonesia sesuai dengan fasilitas yang diinginkan.

D.    KEDUDUKAN PARIWISATA SEBAGAI PENGHASIL DEVISA

1.      Periwisata sebagai “Quick Yielding Industry”

Dalam pariwisata Quick Yielding Industri berarti cepat menghasilkan. Dengan mengembangkan pariwisata sebagai industry, perolehan devisa yang dibutuhkan oleh pembangunan ekonomi lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan melakukan pengiriman komoditi ke luar negeri ( ekspor) yang memakan waktu relative lebih lama. Oleh karena itu pariwisata merupakan salah satu alternative untuk memperoleh lebih cepat dengan mengembangkan pariwisata sebagai penghasi devisa Negara

2.      Pariwisata sebagai Insible Export

Insible export berarti eksport yang tidak nyata, karena memang tidak ada barang atau komoditi yang dikirim keluar negeri. Devisa diperoleh dengan menarik wisatawan datang berkunjung disuatu Negara. Bila wisatawan datang kenegara atau daerah tujuan wisata maka mereka akan membelanjakan uangnya untuk semua kebutuhan dan keinginananya selama tinggal didaerah atau suatu kota tertentu. Jadi dalam insible export devisa diperoleh secara langsung dari wisatawan ketika mereka membayar bermacam – macam kebutuhan yang umumnya terdiri dari :

1.      Biaya menginap dihotel (accommodation)

2.      Biaya makan dan minum selama berkunjung ( food and beverages)

3.      Biaya menyaksikan hiburan (entertainment)

4.      Biaya belanja cinderamata dan oleh – oleh lainnya (purchases)

5.      Biaya sightseeing dan tours disetiap kota / DTW yang dikunjungi

6.      Biaya transportasi local

7.      Biaya keperluan lain – lain (others)

3.      Kedudukan pariwisata sebagai penghasil devisa

Pada dasarnya, masuknya devisa sector pariwisata bukan saja dari pengeluaran wisatawan (touris expenditure) akan tetapi berasal dari beberapa transaksi sebagai berikut :

1.      Menerima visa feee sewaktu calon wisatawan meminta visa dikedutaan besar Indonesia diluar negeri ( Negara asal wisatawan)

2.      Hasil penjualan tiket maskapai penerbangan ( bila wisatawan menggunakan Garuda)

3.      Biaya taksi dari bandara ke hotel

4.      Biaya penginapan dihotel atau yang lainnya

5.      Biaya taksi atau angkutan lain untuk shopping dan sebagainya

6.      Feee perpanjangan visa bila diperlukan.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Dariuraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1.      Aspek aspek ekonomi pariwisata terdiri dari permintaan dan penawaran pariwisata, pentingnya tenaga kerja, infrasruktur, kredit dan investasi dalam menunjang kegiatan pariwisata serta pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil devisa Negara.

2.      Permintaan suatu wisata adalah banyaknya kesempatan rekreasi dari individu untuk menggunakan waktu luang sedangkanPenawaran suatu objek wisata adalah kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada untuk digunakan pada waktu luang, hal tersebut dinilai dari Sumberdaya alam yang terdiri dari unsur fisik lingkungan berupa tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara serta atribut lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai – nilai tertentu seperti keindahan, kelangkaan, keunikan, kekhasan, keanekaragaman, bentang alam, serta keutuhan sumberdaya alam

3.      Pentingnya tenaga kerja yang professional dalam menunjang pariwisata, selain itu infrastruktur juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata, karena dengan adanya fasilitas – fasilitas yang tersedia akan membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Untuk itu dibutuhkan iklim investasi serta kredit yang baik atas kerjasama pemerintah dengan pengusaha agar pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu yang dapat menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama yang dekat dengan tempat wisata tersebut

4.      Kedudukan pariwisata dalam menghasilkan devisa dapat dikatakan sebagai Quick Yielding Industri berarti cepat menghasilkan dan Insible export yang berarti eksport yang tidak nyata.

B.     SARAN

Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat agar terwujudnya iklim pariwisata yang baik di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Hadinoto K, 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Spillane J, 1987, Ekonomi Pariwisata Sejarah Dan Prospeknya. Cetakan kanesius, Yokjakarta.

Gamal Suwantoro, Dasar- Dasar Pariwisata.Yokjakarta : Andi 2004